STUDI KASUS
Jumlah penduduk Indonesia menempati
urutan pertama negara di kawasan Asia Tenggara, dan berada pada urutan ke-3 di
antara Negara-negara yang sedang berkembang (215,27 juta jiwa), setelah Cina
(1,306 milyar jiwa) dan India (1,068 milyar jiwa). Masalah kependudukan di
Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan distribusi yang tidak merata.
Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi telah membatasi kesempatan untuk
menyempurnakan standar hidup dan kualitas kehidupan manusia. Selain itu, tingkat
pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali telah mengakibatkan munculnya
kawasan-kawasan permukiman kumuh dan liar. Untuk mencapai upaya penanganan yang
berkelanjutan tersebut, diperlukan penajaman tentang kriteria permukiman kumuh
dan squatter dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta
lingkungannya.
Suatu wilayah dengan pertambahan
penduduk yang pesat dapat menyebabkan masalah- masalah pendidikan,
pengangguran, kesenjangan sosial dan masalah-masalah lainnya. Dengan jumlah
penduduk yang besar maka fasilitas-fasilitas sosial, pendidikan dan pekerjaan
juga ikut meningkat. Jika penduduk di suatu kota yang padat tidak terpenuhi
fasilitas pendidikannya maka akan menyebabkan penurunan tingkat pendidikan
wilayah tersebut. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan pengangguran
sehingga dampak pada tingkat perekonomian juga memburuk. Jika masalah ini terus
diabaikan maka kemerosotan negara tidak dapat dihindari. Tingkat pendidikan
yang buruk dapat menyebabkan anak-anak mengalami depresi. Hal ini memicu
terjadinya pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak dilakukan oleh anak-anak di
bawah umur. Bahkan dampak lain dari masalah ini bisa menyebabkan tingkat
tindakan kriminal yang dilakukan anak-anak meningkat.
TANGGAPAN STUDI KASUS
Persebaran penduduk di
Indonesia tidak merata baik persebaran antar pulau, propinsi,
kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan Persebaranyang tidak merata
berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Daerah-daerah yang padat penduduknya
terjadi exploitasi sumber alam secara berlebihan sehingga terganggulah
keseimbangan alam. Sebagai contoh adalah hutan yang terus menyusut karena
ditebang untuk dijadikan lahan pertanian maupun pemukiman. Dampak buruk dari
berkurangnya luas hutan adalah:
a.terjadi banjir karena peresapan air
hujan oleh hutan berkurang
b.terjadi kekeringan
c.tanah sekitar hutan menjadi tandus
karena erosi
Untuk mengatasi
masalah pemerataan penduduk, program pemerintah yang terkenal dalam upaya
mengatasi masalah tersebut adalah transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari
daerah yang padat penduduk ke daerah yang belum padat penduduk. Tujuan
pelaksanaan transmigrasi yaitu:
- Meratakan persebaran penduduk di
Indonesia.
- Peningkatan taraf hidup transmigran.
- Pengolahan sumber daya alam.
- Pemerataan pembangunan di seluruh
wilayah Indonesia.
- Menyediakan lapangan kerja bagi
transmigran.
- Meningkatkan persatuan dan kesatuan
bangsa.
- Meningkatkan pertahanan dan kemananan
wilayah Indonesia.
Transmigrasi bukan
hanya memindahkan penduduk, tetapi harus juga menyiapkan aspek sosial, SDM, dan
teknis. Aspek sosial, masyarakat yang akan dipindahkan harus dipersiapkan agar
mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Aspek SDM, peningkatan skill perlu
diberikan kepada masyarakat yang akan dipindahkan. Aspek Teknis, mempersiapkan
prasarana dasar yang menunjang daerah transmigrasi, tidak hanya rumah dan
sepetak tanah. Ditemui berbagai kendala misalnya masyarakat tidak kerasan
ditempat barunya, sehingga mereka kembali ke kota. Banyak proyek transmigrasi
yang tidak dilakukan sesuai prosedur, yaitu penyiapan prasarana dasar
secukupnya, dana diselewengkan,sehingga penduduk yang dipindahkan teraniaya
